Pemberitaan yang tak merata dan Kepemerintahan

Remisi terhadap koruptor?

Usaha untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saja masih tergopoh-gopoh, mengalami himpitan kendala, tantangan dan ujian. Dan sekarang sudah ada berita remisi koruptor. 

Kok rasanya timingnya ga pas banget ya di saat ada usaha pemberantasan korupsi (dan anti-thesisnya: kriminalisasi instanti pelaksana), muncul berita remisi. Belom selesein bangunan satu tembok, udah disuruh ganti lagi temboknya.

Kepemerintahan (pelaksanaannya) di negara ini terasa teritorial. Di tempat yang dekat dengan pusat aktivitas (kepemerintahan dan kebernegaraan) bisa berbeda banyak dengan tempat yang menjauh dari pusat aktivitas. Intensitas, frekuensi, saturasi kepemerintahan dan kebernegeraan dan penegakan hukum berbeda-beda. Di satu lokasi adem ayem, di beberapa lokasi sedang panas, di lokasi lain terabaikan; semua juga berkat pemberitaan media yang tidak merata. Jadi terasa susah untuk memantau pemberitaan yang cakupannya luas secara merata.

Pemberitaan Tidak Merata

Saya yang berdiam di kota kembang saja seringkali merasa tidak 'relate' ketika koran sebesar kompas lebih banyak membahas berita ibu kota daripada nasional. Apalagi bagi mereka yang ada di daerah pedalaman atau daerah yang lebih ke timur atau barat, atau utara, yang menjauh dari pusat pemerintahan. Pasti pemberitaan media skala nasional terasa semakin jengah. Inilah peluang bagi media pemberitaan lokal.

Semisal, korban bencana alam gunung meletus di Sumatera membaca pemberitaan penggusuran lahan di Bali. Atau, tempo hari saya membaca halaman pertama suatu surat kabar yang memaparkan projek-projek yang belum, sudah, sedang dikerjakan. Saya perhatikan banyak projek berlokasi di ibu kota.